inilahjateng.com (Semarang) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal memperketat pengawasan terhadap penyaluran pekerja migran yang berasal dari wilayah tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pentingnya keterlibatan sejak proses rekrutmen di tingkat desa dan mendorong kolaborasi lintas instansi guna mencegah praktik-praktik ilegal yang merugikan para pekerja migran.
Dirinya juga memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran asal Jawa Tengah.
Untuk itu, dirinya akan melakukan koordinasi secara intens dengan instansi terkait untuk meminimalisir penyaluran pekerja migran secara ilegal.
“Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai melibatkan kepala desa, minta pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” ungkapnya usai menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding di kantornya, Selasa (15/4/2025).
Luthfi menyampaikan, Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa berjalan sendiri dalam mengurusi pekerja migran, perlu menggandeng dan melibatkan instansi lintas sektoral, termasuk penegak hukum seperti Polda dan Kantor Keimigrasian.
Dikatakan dia, kolaborasi dengan instansi terkait ini untuk mengantisipasi adanya pungutan liar, pemalsuan, penipuan, dan pemberangkatan ilegal yang ke depan justru akan merugikan pekerja migran.
“Secara komprehensif mereka harus siap. Tidak ada penipuan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2024, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah mencapai 66.611 orang.
Pada 2025, terhitung sampai bulan Maret, sudah ada penempatan sebanyak 14.361 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dengan tujuan penempatan di enam negara meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura.
Juga ada beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Jerman.
Melihat data tersebut, Luthfi secara tegas sudah menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk membuat role model dalam pendampingan dan pelatihan, sehingga ada penyelarasan perekrutan hingga pemberangkatan.
Selain itu, juga perlu dilakukan sinergi dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Di Jawa Tengah terdapat sekitar 45 kantor pusat P3MI dan 217 kantor cabang.
“Kita pantau lembaga penyalur tenaga kerja. Jangan sampai ada kasus baru ketahuan,” tegasnya. (BDN)
