inilahjateng.com (Semarang) – Pemprov Jateng Berkomitmen dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah.
Untuk itu Pemprov Jateng terus lakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi nelayan kecil.
Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jateng dan IOJI melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan sosialisasi asuransi nelayan.
Komitmen itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana saat menemui perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (11/10/2022).
Nana menyatakan, kehadiran IOJI dinilai penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah.
“Kami ingin nelayan kami sejahtera dan kualitas meningkat. Strateginya seperti apa sedang disiapkan. Juga terkait perlindungan nelayan kita,” kata dia.
Semenara itu, CEO IOJI, Mas Achmad Santosa menilai, PJ Gubernur Jawa Tengah memiliki perhatian tinggi dengan nelayan kecil.
Perhatian itu dianggapnya selaras dengan fokus IOJI yang berupaya memberikan fasilitas terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan nelayan kecil.
“Ini nyambung, karena memang kami sedang mengerjakan soal Pergub perlindungan nelayan kecil, karena Perda sudah ada,” kata dia.
Achmad Santosa menjelaskan, kerja sama antara IOJI dengan Pemprov Jateng selama ini sangat aktif dan intensif.
Bahkan kerja IOJI di Jateng dianggap paling intensif dibandingkan di daerah lain di Indonesia.
Peran yang dilakukan itu sebagai bentuk komitmen IOJI dalam mendukung kebijakan Pemprov Jateng.
Di Jateng, IOJI intens melakukan riset untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari Pemprov Jateng.
Termasuk sosialisasi kebijakan dan konsultasi publik terkait kebijakan yang akan disahkan.
“Kami juga melakukan penguatan kesadaran masyarakat bekerja sama dengan OPD. Kami berharap bisa membantu lebih banyak lagi atas arahan dari Pak Pj Gubernur,” ujar Achmad Santosa.
Terkait perlindungan nelayan kecil, Achmad Santosa, memaparkan IOJI bersama Pemprov Jateng sedang melakukan konsultasi publik dengan nelayan kecil.
Konsultasi publik itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi.
Dengan mengetahui berbagai persoalan itu, ia bisa melakukan upaya pencegahan maupun cara mengatasinya, baik dalam bentu regulasi Peraturan Gubernur maupun Perda.
“Dari situ kami akan lihat efektivitasnya bagaimana tentang kebijakan ini. Lagi-lagi menurut saya, memang pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi penting,” ujarnya.
Adapun terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pj Gubernur Jateng juga sudah memberikan arahan kepada dinas terkait dan IOJI untuk segera mengambil langkah. Di antaranya dengan memetakan persoalan dan menyiapkan aturan-aturan daerah.
“Kami membantu sebagai ahli saja,” imbuh Achmad Santosa. (AHP)
