Jateng

Pemprov Jateng Raih Penghargaan Insentif Fiskal Rp6,45 Miliar 

inilahjateng.com (Semarang) – Pemprov Jawa Tengah meraih penghargaan dari pemerintah pusat berupa Insentif  Fiskal sebesar Rp6,45 Miliar, karena keberhasilannya menurunkan stunting.

Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI,  Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana pada acara Rakornas Percepatan Penurunan Stunting di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Nana menjelaskan pada  2023 lalu, Jateng juga memeroleh penghargaan yang sama dengan nilai Rp5,97 miliar. Bahkan, tahun ini nilainya lebih besar.

Insentif yang diperoleh akan digunakan untuk menuntaskan penanganan stunting yang masih tersisa di Provinsi Jateng.

Nana mengatakan, Pemprov Jateng menganggarkan Rp194,6 miliar untuk percepatan penaganan stunting.

Baca Juga  Tim PkM USM Beri Pelatihan Pengembangan Jiwa Wirausaha di Kelurahan Kaligawe

Anggaran itu diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, terutama yang kasus stuntingnya masih tinggi.

“Sasaran adalah beberapa lokasi ataupun kabupaten/kota yang tingkat stuntingnya masih tinggi,” ungkapnya, Rabu (4/9/2024).

Nana juga menyebut bahwa prevalensi stunting Jateng berdasarkan rilis Survey Kesehatan Indonesia (SKI) pada Maret 2024  di tahun 2023 sebesar 20,7 persen, atau menurun menurun 0,1 persen dibandingkan tahun 2022  yang sebesar 20,8 persen.

Dirinya juga mengatakan langkah percepatan penurunan stunting Jateng berkolaborasi dengan banyak pihak. Baik antar sesama pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, swasta hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Jadi memang perlu ada suatu kolaborasi untuk menangani stunting ini. Kita tidak hanya bisa sendiri, artinya juga ada keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat juga ini kita libatkan,” jelasnya.

Baca Juga  Sidik Jari Latent Urident Satreskrim Polres Sragen Raih Penghargaan Nasional 

Intervensi spesifik dan sensitif, sambungnya, dilakukan untuk menangani stunting.

Nana menerangkan, intervensi sensitif yang dilakukan salah satunya dengan memastikan kelayakan air yang dikonsumsi masyarakat.

Sementara contoh intervensi spesifik dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi dengan banyak pihak.

Selain itu juga memberikan edukasi kepada calon pengantin dan remaja putri.  (BDN)

 

Back to top button