NasionalJateng

Persoalan Pupuk Bersubsidi Masih Jadi Momok, Ganjar Bakal Bawa ke Nasional

inilahjateng.com (Sukoharjo) – Capres 03 Ganjar Pranowo menegaskan penambahan pupuk bersubsidi menjadi prioritas pemerintahan ke depan. Sebab sampai saat ini, banyak petani kesulitan mendapat pupuk bersubsidi karena kuotanya dikurangi.

Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan para petani Sukoharjo di Balai Tani Desa Karangwuni Kecamatan Polokarto Sukoharjo, Selasa (26/12/2023). 

Dalam acara itu, para petani berharap Ganjar menambah kuota pupuk bersubsidi karena sangat dibutuhkan petani.

“Tolong pak, kuota pupuk bersubsidi ditambah. Kami sangat kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam tiba,” ungkap salah satu petani Sukoharjo, Sunarno (45).

Dia menyebut, sulitnya pupuk bersubsidi karena banyak penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Dimana tak sedikit petani dengan luas lahan lebih dari dua hektare tapi membeli pupuk bersubsidi.

Baca Juga  Desa Pengkok, Jadi Desa Sembelih Hewan Kurban Terbanyak di Sragen

“Ini yang membuat petani kecil seperti kami semakin menderita pak. Tolong pak kami dibantu,” imbuhnya.

Menjawab pertanyaan itu, Ganjar menegaskan jika persoalan pupuk bersubsidi memang menjadi isu nasional.

Dimana hampir semua daerah di Indonesia, petani kesulitan mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

“Maka jalan satu-satunya, kuota pupuk bersubsidi memang harus ditambah. Tidak hanya mengandalkan impor pupuk, tapi kita juga harus menambah pabrik pembuatan pupuk dalam negeri,” terangnya.

Ganjar membenarkan jika data penerima pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan.

Untuk itu, saat menjadi Gubernur Jateng, ia memperbaiki data penerima pupuk bersubsidi dengan program kartu tani.

Bahkan nantinya, Ganjar akan melanjutkan program tersebut ke tingkat nasional.

Baca Juga  Polda Jateng Sediakan Layanan Kesehatan Gratis untuk Pengemudi Ojol

Dengan program KTP Sakti yang ia gagas, Ganjar menegaskan bahwa satu data Indonesia akan diperbaiki.

Termasuk data petani, siapa yang berhak mendapat pupuk bersubsidi dapat dilihat dengan program KTP Sakti.

“Jadi di KTP Sakti itu akan terlihat, siapa yang benar-benar miskin, siapa petani yang harus dapat jatah pupuk subsidi. Maka satu data Indonesia itu sangat penting diselesaikan agar semua program bantuan kita ke depan tepat sasaran,” jelasnya. (DSV)

Back to top button