Pilwakot Salatiga 2024, Pengamat Nilai Rawan Politik Uang

inilahjateng.com (Salatiga) – Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Salatiga tahun ini diprediksi masih rawan politik uang. Bahkan, praktik politik uang bukan saja menyasar kelompok pemilih pedesaan melainkan juga wilayah perkotaan.
Pengamat komunikasi politik dari UKSW Salatiga Sampoerno mengatakan, berdasarkan hasil survei, potensi politik uang tertinggi berada pada masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rendah.
“Masyarakat yang berpendidikan dan ekonomi rendah berpotensi terlibat politik uang. Masyarakat berpendidikan dan ekonomi tinggi kecil kemungkinan terlibat politik uang,” terangnya kepada inilahjateng.com, Senin (29/7/2024).
Wakil Dekan Fiskom UKSW Salatiga itu menilai faktor perbedaan jenis kelamin baik pemilih perempuan maupun laki-laki juga berpotensi melakukan politik uang.
“Sedangkan daerah yang rawan terjadi politik uang, baik perkotaan maupun pedesaan kedua daerah tersebut rawan terjadi politik uang. Jadi cukup sulit untuk menghilangkan politik uang,” katanya.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Salatiga Noor Rofiq mengaku sebagai Kota Tertoleran di Indonesia Salatiga minim risiko gesekan agama, maupun ras.
Sejauh ini kata dia, setiap pelaksanaan Pemilu baik Pileg maupun Pilkada selalu berjalan dengan damai, lancar, dan aman.
Semua itu, berkat tingginya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama di Salatiga.
“Belum pernah ada kericuhan dalam pelaksanaan Pemilu di Salatiga. Salatiga selalu ayem dan damai. Pemilu di Salatiga selalu aman, lancar dan damai,” ujarnya.
Menurutnya, kunci Pemilu damai di Salatiga adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam menghargai dan menghormati perbedaan pilihan.
Selain itu, kata dia, di Salatiga juga tidak pernah terjadi penolakan terhadap calon.
Sehingga, proses pencalonan siapa pun yang hendak maju bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada gejolak.
“Hanya, terkait politik uang sulit dihilangkan karena ada masyarakat yang menunggunya. Kita semua sepakat menolak politik uang, tapi pada kenyataannya ada masyarakat yang menunggu praktik politik uang. Ini menjadikan politik uang sulit dihilangkan,” tegasnya. (RIS)