inilahjateng.com (Solo) – Lembaga Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berada di Kota Solo soroti penunjukan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi sebagai Pj Gubernur Papua Selatan dan Menpora, Ario Bimo Nandito.
Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Suryani, mengatakan bahwa ia telah mengirimkan somasi kepada para petinggi.
Diantaranya Presiden Joko Widodo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Nawawi Pomolango, dan Ketua DPR Puan Maharani.
Somasi tersebut dibuat lantaran ia menduga adanya pelanggaran yang telah dilakukan atas penunjukan keduanya.
“Kami menangkap adanya potensinya tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengangkatan Bapak Komjen Pol Purn Drs Rudy Sufahriadi sebagai Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga pada bulan September tahun 2023,” kata Suryani, Selasa (15/10/2024).
Dia menyebut, pengangkatan itu diawali dengan Surat Gub. Lemhanas No R/449/03/03/06/SET tertanggal 21 Agustus 2023, kemudian surat dari Menpora Ke Presiden No. KP.02/8.28.29/MENPORA/VIII/2023, perihal Permohonan Mutasi dan Pengisian jabatan Deputi di Kemenpora tertanggal 28 Agustus 2023 dan berlanjut munculnya Kepres No. 115/TPA Than 2023 tertanggal 01 September 2023 hingga berlanjut dengan cepat pelantikan pada tanggal 01 September 2023.
“Kalau kita kaji, hal tersebut telah menabrak setidaknya dua Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri,” ucapnya.
Sehingga dilanjutkan Suryani, apabila hasil kajiannya benar, maka ia memberikan somasi atau peringatan kepada Ario Bimo Nanditoo Ariotedjo, selaku Menpora untuk dapat membatalkan atau mencabut surat tersebut selambat-ambatnya pada hari Jum’at, 27 September 2024.
Namun, apabila somasi dari dirinya diabaikan, maka ia mengecam akan mempublikasikan hasil temuan tersebut kepublik dan akan membawa persoalan ini ke Meja Hijau. (DSV)
