Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Tak Penuhi Panggilan Jaksa Dalam Penyelidikan Darurat Militer
Penulis: Aliyah Ansyalie
inilahjateng.com (Korsel) – Yoon Suk Yeol, Presiden Korea Selatan tidak memenuhi panggilan dari jaksa pada hari Minggu (15/12/2024), dan pihak jaksa berencana untuk mengeluarkan perintah lain dalam penyelidikan dekrit darurat militer yang berumur pendek itu.
Yoon dan sejumlah pejabat senior lainnya menghadapi penyelidikan kriminal atas tuduhan potensial pemberontakan, penyalahgunaan wewenang, dan menghalangi masyarakat dalam menjalankan hak mereka.
Tim penuntutan khusus yang menangani penyelidikan terhadap upaya Yoon yang gagal untuk memberlakukan darurat militer mengirimi Yoon panggilan pada hari Rabu (11/12/2024), memintanya untuk hadir untuk diinterogasi pada pukul 10 pagi pada hari Minggu (15/12/2024) tetapi Yoon tidak memenuhi permintaan tersebut.
“Kami akan mengeluarkan panggilan kedua,” Ujar Jaksa dalam siaran pers, dikutip dari CNA News.
Yoon dimakzulkan pada hari Sabtu (14/12/2024) atas keputusan darurat militernya dan diskors dari tugas kepresidenannya.
Jaksa meminta surat perintah penangkapan pada hari Minggu untuk pejabat militer senior, termasuk Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat dan Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota.
Polisi mengatakan sekitar 1.500 tentara dikerahkan ketika Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember lalu.
Pemimpin oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung mendesak Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu untuk segera meresmikan pemakzulan Yoon.
“Ini adalah satu-satunya cara untuk meminimalkan kekacauan nasional dan meringankan penderitaan rakyat,” katanya Lee.
“Untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab atas situasi absurd ini dan mencegah terulangnya situasi ini, penting untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban.”
Pengadilan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan masa depan Yoon.
Sementara Yoon diskors, Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai pemimpin sementara.
Protes besar-besaran baik yang mendukung maupun menentang Yoon telah mengguncang ibu kota Korea Selatan sejak dekrit darurat militer tanggal 3 Desember.
Para demonstran di kedua kubu telah berjanji untuk terus melancarkan kampanye tekanan sementara Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan nasib Yoon.
Polisi Seoul memperkirakan sedikitnya 200.000 orang berkumpul di luar parlemen untuk mendukung pemecatan presiden. (***)
