Prioritas Anggaran KONI Jateng 2023 untuk Porprov dan Pra PON

inilahjateng.com (Semarang) – Prioritas penggunaan anggaran KONI Jateng untuk tahun 2023 adalah untuk Penyelenggaraan Porprov dan persiapan menghadapi babak kualifikasi PON (Pra-PON).

“Jadi event-event khususnya kategori Yunior yang digelar oleh cabang olahraga menjadi beban dan tanggung jawab Pengprov cabang olahraga itu,” tegas Wakil Ketua Umum II KONI Jateng Soedjatmiko, yang sekaligus sebagai ketua Tim Verifikasi bantuan kepada Pengprov Cabang Olahraga, Jum’at (6/10/2023), malam.

Pernyataan tersebut menanggapi adanya kekecewaan dari Ketua Pengprov PTMSI Jateng Rukma Setyabudi akibat tidak mendapat bantuan anggaran untuk penyelenggaraan Kejurprov Tenis Meja Yunior 2023, yang terbit di salah satu media pada Jum’at ini.

Disebut dalam berita itu, “Dalam surat bernomor 410/UM/IX/2023, KONI Jateng tidak bisa memberikan bantuan dikarenakan tidak ada pos anggaran untuk Kejurprov.”

Atas ungkapan tersebut, Soedjatmiko membenarkan tidak ada pos anggaran untuk penyelenggaraan Kejurprov yunior. 

“Karena alokasi dana memang untuk di prioritaskan untuk Porprov dan Pra-PON,” tuturnya.

Mengenai kontribusi tenis meja terhadap olahraga Jateng, dosen FIK Unnes itu juga mengakui. 

Namun dia menegaskan, KONI memiliki anggota 69 cabang olahraga, 35 KONI Kab/Kota dan 6 badan fungsional. Karena itu, dalam menyalurkan dana bantuan dilakukan asas keadilan dan prioritas. 

“Adil artinya kita tidak serta merta membantu cabang olahraga tertentu dengan angka yang besar. Prioritas maksudnya cabang-cabang olahraga dengan potensi prestasi tinggi akan mendapat bantuan anggaran lebih besar dari yanhg lain,” ungkapnya.

Soedjatmiko pun mengurai pos-pos bantuan anggaran yang telah diterima PTMSI, setidaknya ada beberapa yakni insetif untuk atlet, dana Pelatda, pengiriman atlet untuk Pra-PON, try out, peralatan latihan-pertandingan dan penyelenggaraan Porprov.

Tidak hanya Cabor tenis meja saja namun ada beberapa Cabor yg mengajukan kejurprov yunior juga tidak dibantu karena kami berupaya menjalankan Good Sport Governance, artinya ketika tidak ada di pos anggaran maka KONI tidak berani menyalurkan bantuan. 

“KONI kan sifatnya koordinatif. Adapun pembinaan  menjadi tanggung jawab bersama antara KONI dengan Pengprov cabang olahraga,” pungkasnya. (bdn)