inilahjateng.com (Salatiga) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti proses seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga yang saat ini tengah berlangsung.
PSI mengingatkan agar proses tersebut dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.
Ketua DPD PSI Kota Salatiga, Roy Sudiarto, menegaskan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memegang peran vital dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.
Oleh karena itu, posisi direktur utama harus diisi oleh figur yang profesional, berintegritas, dan kompeten.
“Kami berharap tidak ada praktik titipan atau intervensi politik dalam seleksi ini. Seleksi harus dilakukan secara profesional, dengan melibatkan pihak independen untuk menjaga objektivitas,” ujar Roy, kepada inilahjateng.com, Sabtu (26/4/2025).
PSI juga meminta panitia seleksi agar membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai tahapan, kriteria, hingga nama-nama peserta seleksi.
Menurut Roy, keterbukaan informasi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mencegah spekulasi negatif.
Roy menambahkan seluruh proses seleksi ini menggunakan anggaran BUMD notabene milik masyarakat yang ber KTP Salatiga.
Sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
“Ini uang hasil keuntungan dari rakyat, maka masyarakat berhak tahu prosesnya. Tidak boleh ada yang disembunyikan, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaannya. Dengan begitu, sudah seharusnya proses seleksi berlangsung secara terbuka dan dapat diawasi publik,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses seleksi Dirut PDAM Salatiga ada 11 nama para pelamar.
Hanya saja, setiap tahapan kurang transparan bocoran justru ditulis inisial.
Sehingga, masyarakat tidak tahu profilnya layak atau tidak.
Padahal Wali Kota Salatiga Robby Hernawan, dalam pernyataan dikutip media menginginkan figure profesional.
Apabila, panitia seleksi tidak terbuka sama halnya tidak mengikuti keinginan Wali Kota.
“Masalah penggunaan inisial tidak saya benarkan. Karena para calon Dirut ini mereka bukan tersangka kasus. Katanya proses yang transparan dan akuntabel jadi buka saja supaya masyarakat juga tau profilnya layak atau tidak,” paparnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga telah membuka pendaftaran calon Dirut PDAM dan mengumumkan sejumlah persyaratan administratif dan teknis.
Namun, PSI menilai publikasi terkait proses seleksi tersebut masih minim dan perlu ditingkatkan.
“PDAM bukan sekadar soal manajemen air, tapi menyangkut kredibilitas pelayanan publik. Karena itu, transparansi dalam proses seleksi ini sangat penting,” jelas Roy. (RIS)
