inilahjateng.com (Jakarta) -Ribuan CPNS tahun 2024 mengundurkan diri karena kebijakan yang diterbitkan tanpa pertimbangan matang dan tidak melalui kajian.
Salah satunya, seperti sistem zonasi dalam penerimaan siswa/pelajar.
Untuk itu, anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi total terhadap kebijakan tersebut.
“Mestinya kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus melalui kajian komprehensif, melibatkan pakar, akademisi, ormas, dan harus berkonsultasi dengan DPR,” kata Ali menanggapi mundurnya ribuan CPNS, Sabtu (26/4/2025).
Ia menegaskan kebijakan penempatan ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar domisili atau peminatan CASN jelas sangat memberatkan dan menunjukkan manajemen pemerintahan yang tidak adaptif dan empati.
“Terlebih gaji ASN kita tergolong sangat rendah. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah,” tuturnya.
Ali menekankan, jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus blunder dalam kebijakannya, maka DPR juga akan kena getahnya.
Sebelumnya, DPR ikut menanggung dampak dari penundaan pengangkatan PPPK dan PNS.
“Ingat, akibat kebijakan yang keliru menunda pengangkatan PPPK dan PNS beberapa waktu lalu, kami para anggota DPR ini yang kena getahnya,” jelas Ali.
Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 1.967 calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 memutuskan mengundurkan diri mulai dari alasan gaji kecil hingga penempatan yang jauh.
Kabarnya, para CPNS itu mundur karena skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah.
CPNS tersebut semula tak lolos di pilihannya, lalu menjadi diterima di daerah lain karena formasi tersebut tidak ada pendaftar.
Sebagai contoh, ada CPNS dosen yang tidak diterima di Sosiologi Universitas Negeri Jember (Unej).
Namun, ada formasi serupa dibuka di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nol pelamar.
Tidak hanya CPNS dosen yang mundur.
Tercatat beberapa kementerian/lembaga (K/L) di mana CPNS paling banyak mengundurkan diri yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). (RED)
