inilahjateng.com (Semarang) – Pendidikan menengah di Jawa Tengah terus mendapat perhatian serius.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membebaskan pungutan bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri sejak tahun 2020.
Kebijakan itu ditopang pendanaan dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari APBN dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dari APBD Provinsi Jateng.
“Untuk sekolah swasta jenjang menengah, telah dialokasikan BOSDa berbasis akreditasi, ini untuk menjaga akses pendidikan bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Senin (7/7/2025).
Dalam pertemuan itu, Taj Yasin juga menguraikan sejumlah tantangan dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah ketatnya persaingan masuk SMA negeri.
Kunjungan BAM DPR RI turut membahas tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, termasuk di sekolah swasta.
Menurut Taj Yasin, untuk mengimplementasikan putusan itu dibutuhkan langkah bertahap dan kebijakan konkret.
“Perlunya sinergi kebijakan melalui penyusunan roadmap bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar tidak terjadi duplikasi dan kesenjangan layanan,” ucapnya.
Ia menambahkan, tantangan terbesar adalah persoalan anggaran, khususnya bagi sekolah swasta yang masih bergantung pada iuran.
Maka dibutuhkan pengaturan pendanaan secara jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Taj Yasin mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberi perhatian besar terhadap pendidikan dasar.
Ia mencontohkan Kota Semarang, yang pada 2025 mengalokasikan anggaran Rp1,318 triliun untuk pendidikan atau sekitar 21,07 persen dari total APBD-nya.
“Alokasi untuk SD swasta di Kota Semarang senilai Rp11,908 miliar dan SMP Swasta sebesar Rp11,76 miliar,” kata Taj Yasin.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan menyatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi publik, khususnya pasca-putusan MK soal pendidikan dasar gratis.
Ia menyampaikan apresiasi atas langkah Pemprov Jateng dan pemda kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pendidikan dasar dan menengah. (BDN)
