inilahjateng.com (Jakarta) – Upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah terus bergerak nyata.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu (16/4/2025) sore.
Dalam pertemuan yang penuh semangat itu, Gubernur Luthfi disambut langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait.
Hasil dari pertemuan tersebut sangat menggembirakan. Jawa Tengah mendapatkan alokasi bantuan renovasi sebanyak 500 unit rumah untuk warga miskin ekstrem.
Bantuan ini bersumber dari program CSR Yayasan Buddha Tzu Chi, dan menjadi bagian dari 2.000 unit rumah yang akan direnovasi di empat provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
“Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem,” ujar Gubernur Luthfi usai pertemuan tersebut.
Ia menegaskan, bantuan ini sejalan dengan program prioritas Pemprov Jateng untuk mewujudkan satu rumah layak huni untuk setiap kepala keluarga (KK).
Saat ini, masih terdapat lebih dari 1 juta rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah, dan persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.
Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak – baik pemerintah pusat, kabupaten/kota, swasta, Baznas, hingga swadaya masyarakat.
Gubernur Luthfi juga menyampaikan kesiapan Jawa Tengah untuk segera disurvei terkait calon penerima bantuan.
Rencananya, Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei langsung ke lapangan dalam dua pekan mendatang, dengan fokus awal di wilayah Banyumas.
“Seminggu lagi pun kami siap disurvei,” tegas Luthfi.
Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran.
Oleh karena itu, penyaluran akan dilakukan dengan pemeriksaan by name dan by address, guna menghindari potensi kekeliruan data penerima.
Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma (Aguan), menegaskan pentingnya memastikan rumah yang direnovasi benar-benar milik pribadi dan ditinggali langsung oleh penerima manfaat.
“Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa ke depan dengan keluarga. Rumah juga harus berada di lokasi yang memang peruntukannya permukiman, bukan jalur hijau,” terang Aguan.
Dengan semangat kolaborasi ini, harapan untuk melihat warga Jawa Tengah memiliki rumah yang lebih layak dan sehat bukan lagi sekadar wacana.
Perlahan namun pasti, sentuhan nyata mulai terasa – dari pusat hingga ke pelosok desa. (RED)
