inilahjateng.com (Jepara) – Demi menyerap aspirasi warga yang berada di Pulau Karimunjawa, Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar berkantor di Pulau tersebut.
Beberapa warga dari sejumlah desa turut hadir, salah satu desa yang dikunjungi Bupati adalah Desa Parang.
Berkantor dengan tema “Bupati Ngantor di Desa” tersebut digelar Jumat (9/5/2025) sore.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Balai Desa Parang, Bupati Jepara, mengatakan salah satu fokus utama adalah pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Namun, Bupati menegaskan, pembangunan hanya bisa dilaksanakan jika lahan telah berstatus milik pemkab.
“Kami siap membangun Pustu, asalkan status tanahnya sudah resmi milik pemerintah daerah. Silakan pemerintah desa segera lengkapi berkasnya,” ujarnya.
Selain itu pembangunan pelabuhan sandar kapal dijadwalkan dimulai tahun ini.
Pelabuhan tersebut akan mendukung akses logistik dan mobilitas warga pesisir.
“Akses laut yang memadai adalah kunci pemerataan layanan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat kepulauan,”tambahnya.
Di sisi lain, Desa Parang juga akan menerima hibah kapal multifungsi senilai Rp200 juta.
Kapal ini dapat difungsikan sebagai ambulans laut maupun transportasi umum.
“Ini bukan sekadar kapal, tapi solusi darurat dan mobilitas warga yang sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Sementara itu, rencana pembangunan dermaga untuk kapal logistik masih menunggu proses perizinan dengan pihak Universitas Diponegoro (Undip), karena lahan yang direncanakan bukan aset pemerintah daerah.
“Kami akan segera koordinasikan dengan Undip. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan status lahan,” tuturnya.
Sementara itu, untuk penguatan ekonomi, pelaku UMKM akan menerima bantuan peralatan produksi.
Pemerintah desa diminta aktif berkoordinasi demi keberlanjutan pembinaan.
“Dukungan untuk UMKM harus terus mengalir, karena mereka tulang punggung ekonomi desa,” ujar bupati yang akrab disapa Mas Wiwit.
Adapun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan dilakukan secara bertahap selama dua tahun. Saat ini, 117 bidang telah bersertifikat. Sisanya, sebanyak 700 bidang, akan diajukan secara serentak.
“Rencananya diupayakan dua tahun mendatang akan terealisasi sehingga tanah yang belum bersertifikat bisa mendapatkan sertifikat tanah,” terangnya.
Selain Desa Parang selaku tuan rumah, kegiatan ini juga diikuti Desa Kemujan, Nyamuk, dan Desa Karimunjawa. (NIF)
