Mahkamah Konstitusi
- Nasional
Pembentukan Dapil Diserahkan ke KPU, Ramlan Surbakti: Karena Pembuat UU Tak Taat Asas
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof. Ramlan Surbakti mencermati, dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pembentukan daerah pemilihan (dapil)…
- Ekonomi & Bisnis
Tak Puas DBH Migas Recehan, Bupati Meranti Siap Gugat Sri Mulyani
Tak puas dengan rendahnya dana bagi hasil (DBG) sektor migas, Bupati Meranti M Adil berencana menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani.…
- Nasional
Hak Istimewa Koruptor: Gangsir Uang Negara Dilindungi Parpol
Peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada 9 Desember diperingati bukan tanpa alasan. Isu korupsi memusingkan dunia termasuk Indonesia di…
- Nasional
MK Siap Kebanjiran Gugatan Uji Materi KUHP
Mahkamah Konstitusi (MK) siap kebanjiran gugatan uji materi terhadap KUHP baru. Kendati demikian, sejauh ini, belum ada warga atau kelompok…
- Nasional
Koruptor Harus Tunggu Jeda 5 Tahun untuk Jadi Caleg, MK Tuai Apresiasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menyatakan mantan narapidana termasuk pelaku korupsi harus menunggu lima tahun selepas bebas dari…
- Nasional
Tok..! MK Nyatakan Jokowi Tak Bisa Maju Jadi Cawapres
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa kembali ikut Pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden (cawapres). Harapan itu kandas seiring ketukan…
- Nasional
Ghufron Akui Gugat UU KPK, Tak Mau Disepelekan karena Usia
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui mengajukan uji materi terhadap Pasal 29 huruf e UU Nomor 19/2019 Perubahan Kedua atas…
- Nasional
Johanis Tanak Enggan Tanggapi Ghufron Gugat UU KPK karena Ingin Jabat Pimpinan Lagi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak enggan menanggapi langkah koleganya, Nurul Ghufron yang menggungat UU KPK terkait batasan…
- Nasional
Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur, Politisi Mendukung Rakyat Menentang
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Pemilu yang menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatannya apabila maju nyapres rupanya didukung…
- Nasional
Blunder MK, Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Picu “Abuse of Power”
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 170…
