UU Pemilu
- Nasional
UU Penetapan Perppu Pemilu Belum Ada di Lembaran Negara, Pemilu 2024 Berpotensi Bermasalah
Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus berkepastian dan terukur…
- Nasional
Perludem: Aturan Main Kepemiluan Kembali Mengacu pada UU Pemilu
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang juga pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini…
- Nasional
Gugatan Uji Materi Sistem Pemilu ke MK Kangkangi Kewenangan DPR
Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya merasa heran dengan adanya gugatan uji materi sistem pemilu yang saat ini sedang…
- Nasional
PKB Optimistis MK Bijaksana, Putuskan Pemilu dengan Sistem Coblos Caleg
Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional…
- Nasional
Buka Jalan bagi Capres Alternatif, PKN Uji Materi UU Pemilu ke MK
Setelah lolos sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengajukan uji materi Pasal…
- Nasional
MK Akan Dengarkan DPR hingga Presiden soal Pemilu Proporsional Tertutup Hari Ini
Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materil tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digugat agar pemilu proporsional tertutup…
- Nasional
Koruptor Harus Tunggu Jeda 5 Tahun untuk Jadi Caleg, MK Tuai Apresiasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menyatakan mantan narapidana termasuk pelaku korupsi harus menunggu lima tahun selepas bebas dari…
- Nasional
Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur, Politisi Mendukung Rakyat Menentang
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Pemilu yang menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatannya apabila maju nyapres rupanya didukung…
- Nasional
Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Disesalkan, Pengamat: Ajang Memanfaatkan Jabatan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut uji materi Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang (II) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang…
- Nasional
Blunder MK, Menteri Nyapres Tak Perlu Mundur Picu “Abuse of Power”
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 170…
