inilahjateng.com (Jakarta) – Ditengah kisruh dugaan manipulasi laporan keuangan, Direksi PT Pupuk Indonesia menggelar audiensi dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/3/2025).
Upaya ini bertujuan mengurangi risiko korupsi dalam distribusi pupuk bersubsidi yang berperan penting dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menjelaskan pertemuan difokuskan pada upaya pencegahan korupsi, terutama dalam distribusi pupuk bersubsidi.
“Kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan, dan akan dilakukan, dan tentunya kita berdiskusi hal-hal lainnya, yang sifatnya untuk koordinasi. Konteksnya adalah bagaimana KPK, Pupuk Indonesia Grup, bisa berkolaborasi dengan KPK, untuk bisa meningkatkan tata kelola,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).
“Kalau tata kelola semakin kuat dan semakin baik, harapannya kita juga bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, atau tindakan hukum yang lainnya yang kurang baik,” ujar Rahmad.
Menanggapi pertemua itu Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah, dengan tegas mengkritik langkah PT Pupuk Indonesia menemui KPK dan Kejaksaan Agung ditengah isu dugaan korupsi.
Tindakan itu dipandang sebagai sandiwara untuk membangun citra bersih.
“Membuat klarifikasi ke KPK dan Kejagung atas berita yang ramai selama ini buat apa? Lalu membuat MoU mendukung dua lembaga itu dalam pemberantasan korupsi juga buat apa? Habis merampok uang negara, terus kalian bertindak seolah malaikat palsu yang bersih? Ini lucu, seperti dagelan yang disajikan kepada publik,” tegas Iskandarsyah dikutip, Senin (17/3/2025)
Iskandarsyah juga menantang PT Pupuk Indonesia untuk adu data terkait dugaan korupsi tersebut.
“Kalau mau klarifikasi, ya sama-sama nanti bersama saya dan kawan-kawan, dihadapan kita selaku pemegang data atas dugaan penyelewengan uang negara sebesar Rp8,3 triliun. Wong kita yang punya kok datanya!” tukas Iskandarsyah.
Karena itu, dia terus mendorong Presiden Prabowo agar segera menginstruksikan Jaksa Agung untuk memeriksa Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia. Ia menegaskan bahwa dua orang ini harus segera ditetapkan sebagai tersangka, terlepas dari kedekatan mereka dengan salah satu eksekutif pembantu Presiden Prabowo.
“Sekali lagi saya sampaikan, ini uang negara, uang rakyat, bukan uang nenek moyang mereka-mereka!” ujarnya.
Meski begitu, Iskandarsyah tetap optimistis mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya bersih-bersih dari korupsi.
“Kita masih optimis mendukung Pak Prabowo, Jaksa Agung, dan Kapolri dalam setiap penanganan hukum di negara ini. Rakyat sudah cukup dan sering disakiti, jadi jangan buat kemarahan rakyat menjadi besar dan akhirnya meletup,” tegasnya.
Ia berharap agar Indonesia benar-benar melawan segala bentuk kejahatan perampokan uang negara di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Etos Indonesia Institute menemukan adanya dugaan manipulasi laporan keuangan PT Pupuk Indonesia yang berpotensi merugikan keuangan negara Rp8,3 Triliun.
“Dugaan ini bukan sekadar opini, melainkan berdasarkan data yang kami peroleh. Oleh karena itu, kami mendesak Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), untuk segera memeriksa Dirut dan Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Etos Indonesia Iskandarsyah, dikutip Senin (17/3/2024). (RED)
