JatengNews

Trans Semarang Tak Laik Jalan Bakal Ditilang

inilahjateng.com (Semarang) – Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polrestabes Semarang akan memberlakukan tilang kepada transportasi umum termasuk BRT Trans Semarang yang melanggar aturan laik jalan.

Plt Kepala Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Satlantas jika nantinya ada armada termasuk BRT saat diperiksa tidak memenuhi unsur laik jalan mak akan langsung ditilang.

Jika setelah ditilang tidak dilakukan perbaikan dan kembali terkena tilang maka Dishub akan memberhentikan operasionalnya dan armada harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik fisik dan teknis laik jalan lainnya.

“Saya sudah koordinasi dengan Satlantas. Mungkin minggu depan kita mulai terapkan dan nanti ada jadwalnya untuk pemeriksaan armadanya,” kata Danang, Selasa (2/7/2024).

Danang mengaku jika pihaknya telah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahkan sudah berkoordinasi dengan Bappeda dan beberapa pakar transportasi untuk melakukan review ulang terhadap kelembagaan, sistem operasional hingga trayek.

“Beberapa operator kemarin sudah kita berikan surat peringatan terkait dengan layanan terutama masalah laik jalan. Jadi kendaraan yang di operasionalkan harus laik jalan,” terangnya.

Ia meminta agar para pengemudi juga disiplin, karena selain membawa banyak penumpang, pengemudi harus bisa membawa kesan layanan terbaik untuk transportasi massal.

“Bahkan kita sudah mendapatkan reward dari pemerintah pusat yakni dari Kemenhub terkait  Kota yang punya transportasi massal yang bisa diandalkan,” jelasnya.

Pemkot Semarang juga memberikan subsidi untuk pelayanan transportasi massal dna jumlahnya cukup besar yakni sekitar 4 persen lebih dari total APBD Kota Semarang.

“Jadi harapannya para operator juga memberikan pelayanan yang baik. Pada akhirnya biaya operasional yang kita berikan pada pengelola bisa kita potong jika tidak melakukan perawatan,” bebernya.

Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan transportasi massal yang aman, nyaman, bersih, terjangkau dan tepat waktu.

“Bisa juga kita lakukan pemutusan kerjasama bagi operator yang sering melanggar,” tandasnya. (LDY)

Baca Juga  Tak Hanya Kepemimpinan Mardiono, Isu Soliditas Jadi Penyebab Gagalnya PPP ke Senayan
Back to top button