inilahjateng.com (Semarang) – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menargetkan pada tahun 2024 ini ada pembenahan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Ia menyebut semakin lama pegawai eselon 2 dan eselon 3 mulai banyak yang pensiun, sehingga dibutuhkan pegawai pengganti yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan kemampuannya.
Ita, sapaan akrabnya, mengatakan harus ada manajemen SDM yang harus direncanakan dengan matang agar mendapat SDM yang kompeten.
Misalnya, SDM yang mengerti tentang penanganan aset apakah perlu ditangani sendiri atau harus dikerjasamakan.
“Jadi harus SDM yang mengerti betul tentang pengelolaan dalam satu bidang tertentu, misalnya soal aset apa harus dikerjasamakan atau bagaimana. Bappeda sudah membuat kajian dan kita akan bedah untuk SDM yang akan datang,” tutur Ita, Selasa (2/1/2024).
Diakuinya, antara SDM yang keluar karena salah satu alasannya pensiun, dengan SDM yang masuk pada rekrutmen tidak sebanding.
SDM yang keluar dengan memiliki kompetensi lebih banyak dibanding SDM yang masuk melalui CPNS yang terbilang masih fresh graduate dan belum memiliki kompetensi yang mumpuni.
“Orang yang kompetensinya bagus sudah berkurang. Apalagi ada jarak antara eselon 2 dan eselon 3, hingga saat ini susah mencari pengganti eselon 2,” keluhnya.
Dengan banyaknya jabatan kosong karena kurangnya SDM yang mumpuni, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) baginya di tahun 2024 ini untuk meningkatkan SDM.
Pihaknya meminta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang untuk mencari cara untuk meningkatkan kemampuan SDM yang ada.
“Misalnya, yang Non ASN itu dikasih training, kan sudha tiakj boleh rekrut Non ASN lagi. NAnti tinggal di pilih dengan melihat kompetensinya,” jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah daerah tidak bisa mengajukan rekrutmen ASN melalui CPNS lebih banyak, karena masing-masing Pemda telah mendapat kuota dari pemerintah pusat.
“CPNS ini kan setahun sekali dan kadang tidak ada, saat ini yang banyak PPPK dan itu lebih banyak kesehatan, pendidikan padahal kita butuh juga banyak tenaga teknis dan PPPK tenaga teknis tidak boleh, misalnya untuk insinyur landscape, arsitek. Apalagi kita di daerah dikasih kuota CPNS jadi gak bisa minta banyak,” tandasnya. (LDY)
