inilahjateng.com (Semarang) – Kementerian PUPR bekerjasama dengan Wolrd Bank akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 300 miliar guna melakukan normalisasi Sungai Tenggang di Kota Semarang.
Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat membuka Musrenbang Kecamatan Pedurungan di Aula Kecamatan Pedurungan, Rabu (28/2/2024).
Diakui Ita, sapaan akrabnya, permasalahan banjir di timur Kota Semarang salah satunya disebabkan oleh sungai tenggang yang belum dinormalisasi.
Ia berharap dengan normalisasi sungai tenggang maka bisa mengurai persoalan banjir di timur Semarang.
“Banjir di wilayah Pedurungan itu banyak dan salah satunya di Tlogosari, Muktiharjo Lor, Gayamsari lalu ke Genuk. Yang menjadi persoalan adalah normalisasi sungai tenggang,” kata Ita.
Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan oada bulan Maret ini akan segera dilakukan lelang.
Setelah itu pada bulan April akan dilakukan kontrak kerja dan langsung dilakukan pengerjaan proyek normalisasi.
Ita mengatakan program milik Kementerian PUPR ini memang dibiayai oleh world bank.
Pasalnya, world bank sendiri fokus pada permasalahan sosial yang menimbulkan dampak pada masyarakat.
“World bank ini fokus pada permasalahan sosial. Sungai tenggang ini kan kalau tidak di normalisasi akan membuat masyarakat kena dampak banjir, maka dengan normalisasi ini diharapkan masyarakat bisa lebih baik lagi kehidupannya,” ungkapnya.
Sementara untuk melakukan normalisasi sungai tenggang memang harus membersihkan bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai. Sehingga mereka yang tinggal di bantaran sungai harus di relokasi.
Pemkot Semarang sendiri telah mencairkan APBD sebesar Rp 77 juta untuk diberikan kepada delapan kepala keluarga (KK) terdampak normalisasi.
“Di Bank Dunia ini setiap permasalahan sosial menjadi perhatian dari mereka. Untuk masalah sosial yang ada untuk normalisasi sungai tenggang ini sudah terselesaikan dan minggu ini akan dicairkan uangnya,” bebernya.
Anggaran tersebut untuk melakukan relokasi PKL yang berjualan di bantaran sungai yang akan dinormalisasi dan dipindahkan ke Pasar Waru.
Kemudian akan dipergunakan untuk pelatihan UMKM, menyiapkan tempat tinggal di rumah susun hingga biaya pendidikan warga terdampak.
“Ini menjadi syarat dari Bank Dunia agar bisa masuk lelang,” tuturnya.
Nantinya proses normalisasi akan berada dibawah pantauan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang. (LDY)
